Aturan dan Regulasi Sedekah Sampah di Indonesia

Aturan dan regulasi sedekah sampah di Indonesia masih terus berkembang, mencoba menyeimbangkan semangat gotong royong dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Program ini, yang mengkonversi sampah menjadi nilai ekonomi dan sosial, menghadapi tantangan implementasi di berbagai tingkatan pemerintahan. Dari regulasi nasional hingga kebijakan daerah, perjalanan menuju pengelolaan sampah yang efektif dan adil masih memerlukan sinergi antar pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Artikel ini akan mengulas secara komprehensif kerangka hukum yang mengatur sedekah sampah, mulai dari regulasi di tingkat nasional hingga praktiknya di daerah. Pembahasan akan mencakup peran berbagai pemangku kepentingan, mekanisme pengelolaan, serta dampak dan potensi pengembangan program ini di masa mendatang. Dengan memahami aturan dan regulasi yang berlaku, diharapkan partisipasi masyarakat dalam program sedekah sampah dapat meningkat, sekaligus mendorong pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan dan berdaya guna.

Regulasi Sedekah Sampah di Tingkat Nasional

Program sedekah sampah, yang mengkonversi sampah menjadi nilai ekonomi dan sosial, memerlukan payung hukum yang kuat untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitasnya. Di Indonesia, regulasi pengelolaan sampah secara umum telah ada, namun penerapannya terhadap skema sedekah sampah masih memerlukan penyesuaian dan penguatan. Artikel ini akan mengulas kerangka hukum nasional yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan dampaknya terhadap program sedekah sampah.

Kerangka Hukum Nasional Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah merupakan landasan hukum utama. Undang-undang ini menekankan pada prinsip tanggung jawab bersama, pengurangan, dan penanganan sampah secara berkelanjutan. Namun, aturan yang secara spesifik mengatur mekanisme sedekah sampah masih belum tertuang secara eksplisit. Regulasi yang ada lebih berfokus pada aspek pengurangan, pemilahan, pengolahan, dan pembuangan akhir sampah.

Regulasi Pemerintah Pusat yang Mendukung Sedekah Sampah

Meskipun tidak ada regulasi khusus untuk sedekah sampah, beberapa peraturan pemerintah pusat secara tidak langsung mendukung program ini. Contohnya, peraturan mengenai pengelolaan sampah organik dan daur ulang dapat dimanfaatkan sebagai dasar hukum bagi pengembangan program sedekah sampah. Kebijakan pemerintah yang mendorong ekonomi sirkular dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang daur ulang juga memberikan ruang bagi pertumbuhan program sedekah sampah.

Perbandingan Regulasi Pengelolaan Sampah dan Dampaknya terhadap Sedekah Sampah

Peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

KLHK memiliki peran sentral dalam pengembangan kebijakan sedekah sampah. KLHK bertugas untuk menetapkan standar pengelolaan sampah, memberikan pedoman teknis, dan melakukan pengawasan terhadap implementasi peraturan. KLHK juga dapat berperan dalam mendorong kerjasama antar stakeholder, seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta, untuk mengembangkan dan menjalankan program sedekah sampah secara efektif.

Tantangan Implementasi Regulasi Sedekah Sampah di Tingkat Nasional

Implementasi regulasi sedekah sampah di Indonesia menghadapi beberapa tantangan. Pertama, kekurangan regulasi yang spesifik mengenai sedekah sampah membuat implementasinya kurang terarah. Kedua, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dan partisipasi dalam program sedekah sampah masih perlu ditingkatkan. Ketiga, keterbatasan infrastruktur dan teknologi pengolahan sampah di beberapa daerah juga menghambat pengembangan program sedekah sampah secara optimal.

Terakhir, pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten masih diperlukan untuk memastikan keberhasilan program.

Regulasi Sedekah Sampah di Tingkat Daerah

Program sedekah sampah, yang bertujuan untuk mengelola sampah sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, mengalami perkembangan yang beragam di berbagai daerah di Indonesia. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada regulasi yang tercipta di tingkat daerah, yang mencakup aspek pengumpulan, pemilahan, penimbangan, hingga penukaran sampah dengan insentif. Perbedaan kondisi geografis, sosial ekonomi, dan kapasitas pengelolaan sampah di setiap daerah menuntut pendekatan yang spesifik dalam merumuskan regulasi yang efektif.

Perbandingan Regulasi Sedekah Sampah Antar Provinsi

Implementasi sedekah sampah di Indonesia menunjukkan keragaman regulasi antar provinsi. Beberapa provinsi telah menerbitkan peraturan daerah (Perda) khusus yang mengatur secara detail mekanisme program ini, sedangkan provinsi lain mungkin mengadopsi pendekatan yang lebih umum melalui kebijakan internal dinas lingkungan hidup. Misalnya, Provinsi Jawa Tengah mungkin memiliki Perda yang mengatur secara rinci besaran insentif per jenis sampah, sedangkan Provinsi Bali mungkin lebih fokus pada pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu yang mengintegrasikan program sedekah sampah.

Contoh Peraturan Daerah yang Mendukung Program Sedekah Sampah

Contoh Perda yang berhasil mendukung program sedekah sampah adalah Perda tentang Pengelolaan Sampah di [Nama Kota/Kabupaten], yang secara spesifik mengatur mekanisme penukaran sampah dengan insentif berupa uang tunai, sembako, atau barang lainnya. Perda ini menetapkan jenis sampah yang dapat ditukarkan, standar kebersihan sampah, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi program. Keberhasilan Perda ini terlihat dari peningkatan partisipasi masyarakat dalam program sedekah sampah dan penurunan volume sampah di tempat pembuangan akhir.

Poin Penting dalam Pembuatan Regulasi Sedekah Sampah yang Efektif

• Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi regulasi.
• Keseimbangan antara insentif yang diberikan dan beban pengelolaan sampah.
• Sistem pengawasan dan evaluasi yang transparan dan akuntabel.
• Sosialisasi dan edukasi yang efektif kepada masyarakat.
• Integrasi program sedekah sampah dengan program pengelolaan sampah lainnya.
• Pengembangan infrastruktur yang memadai untuk mendukung program ini.

Perbedaan Implementasi Regulasi di Daerah Perkotaan dan Pedesaan

Implementasi regulasi sedekah sampah di daerah perkotaan dan pedesaan memiliki tantangan yang berbeda. Di perkotaan, aksesibilitas dan kepadatan penduduk menjadi pertimbangan utama. Sistem pengumpulan sampah yang terintegrasi dan titik penukaran yang strategis diperlukan. Di pedesaan, aksesibilitas dan infrastruktur yang terbatas menjadi kendala. Strategi yang lebih terdesentralisasi dan berorientasi pada komunitas mungkin lebih efektif.

Misalnya, di perkotaan, penggunaan aplikasi berbasis teknologi untuk mencatat dan memantau penukaran sampah bisa diimplementasikan, sementara di pedesaan, sistem pencatatan manual yang dipantau oleh petugas desa mungkin lebih praktis.

Kendala dan Solusi dalam Penerapan Regulasi Sedekah Sampah di Tingkat Daerah

Kendala umum dalam penerapan regulasi sedekah sampah meliputi kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan anggaran, dan kurangnya infrastruktur yang memadai. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, mencari sumber pendanaan alternatif, dan mengembangkan infrastruktur yang mendukung program ini secara bertahap. Penting juga untuk melibatkan pihak swasta dan organisasi masyarakat dalam pendanaan dan pengelolaan program sedekah sampah untuk menciptakan sistem yang berkelanjutan.

Mekanisme dan Praktik Sedekah Sampah

Program sedekah sampah menjanjikan solusi inovatif untuk pengelolaan sampah sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat. Suksesnya program ini bergantung pada mekanisme yang transparan, efisien, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Mulai dari pengumpulan sampah hingga pendistribusian hasil, setiap tahapan memerlukan perencanaan dan pengawasan yang cermat.

Berikut penjelasan detail mengenai mekanisme pengelolaan sampah dalam program sedekah sampah, mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian hasil, disertai contoh alur proses dan sistem pengelolaan keuangan yang transparan.

Alur Proses Sedekah Sampah

Alur proses sedekah sampah melibatkan beberapa tahapan penting yang saling berkaitan. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada koordinasi yang baik antar pihak terkait.

• Pengumpulan Sampah: Warga memilah sampah rumah tangga mereka menjadi kategori yang telah ditentukan (misalnya, plastik, kertas, kardus, botol kaca). Sampah dikumpulkan di titik-titik pengumpulan yang telah ditentukan, baik secara mandiri maupun melalui sistem penjemputan oleh pengelola program.

• Penimbangan dan Penentuan Nilai: Sampah yang terkumpul ditimbang menggunakan timbangan yang terkalibrasi. Nilai sedekah ditentukan berdasarkan jenis dan berat sampah. Misalnya, 1 kg plastik botol bernilai Rp 500, sementara 1 kg kertas koran bernilai Rp 300. Sistem ini dapat disesuaikan dengan harga pasar bahan baku daur ulang.

• Proses Pensortiran dan Pengolahan: Sampah yang telah ditimbang kemudian disortir kembali untuk memastikan kemurnian jenis sampah. Tahap ini penting untuk memastikan kualitas bahan baku daur ulang. Sampah yang sudah bersih dan terkelompokkan akan diolah lebih lanjut, baik untuk didaur ulang langsung maupun dijual ke pihak ketiga yang bergerak di bidang pengolahan sampah.

• Pendistribusian Hasil: Hasil penjualan sampah daur ulang didistribusikan kepada warga sesuai dengan nilai sedekah yang telah ditentukan. Distribusi dapat dilakukan secara langsung atau melalui transfer dana ke rekening bank peserta program. Transparansi dalam pendistribusian dana sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Penimbangan dan Penentuan Nilai Sedekah Sampah

Proses penimbangan dan penentuan nilai sedekah sampah dilakukan secara teliti dan transparan. Timbangan yang digunakan harus terkalibrasi dan akurat. Petugas akan menimbang setiap jenis sampah secara terpisah dan mencatat beratnya. Sistem penentuan nilai sedekah dapat menggunakan tabel harga yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan jenis dan kualitas sampah. Contohnya, sampah plastik jenis PET botol akan memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan plastik kresek karena nilai jualnya di pasar daur ulang lebih tinggi.

Sistem ini memastikan keadilan dan transparansi dalam program sedekah sampah.

Sebagai ilustrasi, bayangkan seorang warga membawa 2 kg botol plastik PET dan 1 kg kertas koran. Jika harga 1 kg botol plastik PET adalah Rp 1.000 dan 1 kg kertas koran adalah Rp 500, maka total nilai sedekah yang diterima warga tersebut adalah (2 kg x Rp 1.000) + (1 kg x Rp 500) = Rp 2.500.

Sistem Pengelolaan Keuangan dan Transparansi

Transparansi keuangan sangat penting untuk keberhasilan program sedekah sampah. Semua transaksi keuangan harus tercatat dengan rapi dan dapat diverifikasi. Penggunaan rekening bank khusus untuk program sedekah sampah sangat dianjurkan. Laporan keuangan harus dibuat secara berkala dan dipublikasikan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui papan pengumuman di lokasi pengumpulan sampah, website, atau media sosial.

Audit berkala oleh pihak independen juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Contoh penerapannya, setiap transaksi pembelian dan penjualan sampah dicatat dalam buku kas dan disertai bukti transaksi. Laporan keuangan bulanan dipublikasikan di website dan ditempel di lokasi pengumpulan sampah, yang berisi total sampah yang terkumpul, total pendapatan, dan total sedekah yang telah didistribusikan.

Sistem Pelaporan dan Monitoring

Sistem pelaporan dan monitoring yang efektif sangat penting untuk memastikan keberhasilan program sedekah sampah. Data yang dikumpulkan meliputi jumlah sampah yang terkumpul, jenis sampah, nilai sedekah yang diberikan, dan kepuasan masyarakat. Data ini dapat digunakan untuk mengevaluasi program dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Sistem pelaporan dapat berupa sistem manual atau sistem berbasis digital. Sistem berbasis digital memungkinkan monitoring secara real-time dan analisis data yang lebih efisien.

Sebagai contoh, sistem pelaporan dapat menggunakan aplikasi mobile yang mencatat setiap transaksi penimbangan dan penentuan nilai sedekah. Data tersebut akan terintegrasi ke dalam database pusat yang dapat diakses oleh pengelola program dan masyarakat. Laporan berkala dapat dihasilkan secara otomatis, menampilkan tren jumlah sampah yang terkumpul, jenis sampah yang dominan, dan efektivitas program.

Peran Stakeholder dalam Sedekah Sampah: Aturan Dan Regulasi Sedekah Sampah Di Indonesia

Program sedekah sampah, yang berfokus pada pengumpulan dan pendaurulangan sampah untuk tujuan sosial, membutuhkan kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada peran dan tanggung jawab yang jelas dari pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta. Sinergi antar stakeholder menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

Peran Pemerintah dalam Sedekah Sampah, Aturan dan regulasi sedekah sampah di Indonesia

Pemerintah memegang peran krusial dalam menyediakan kerangka regulasi, infrastruktur, dan dukungan kebijakan yang dibutuhkan untuk keberhasilan program sedekah sampah. Hal ini meliputi penyusunan peraturan yang jelas terkait pengelolaan sampah, pengembangan infrastruktur pengumpulan dan pengolahan sampah yang memadai, serta kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Pemerintah juga berperan dalam memberikan insentif dan kemudahan bagi pelaku usaha daur ulang dan LSM yang terlibat dalam program ini.

Contohnya, pemerintah daerah dapat menyediakan lahan untuk pusat pengolahan sampah atau memberikan subsidi bagi pembelian alat-alat daur ulang.

Peran Masyarakat dalam Sedekah Sampah

Partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci utama keberhasilan program sedekah sampah. Masyarakat berperan sebagai penghasil sampah sekaligus sebagai agen perubahan melalui pemilahan sampah di rumah tangga, pengurangan sampah, dan penyerahan sampah yang layak daur ulang ke bank sampah atau lembaga pengumpul lainnya. Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah akan sangat menentukan efektivitas program ini.

Pendidikan dan sosialisasi yang intensif dari pemerintah dan LSM sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Sedekah Sampah

LSM berperan sebagai fasilitator dan pendamping dalam program sedekah sampah. Mereka dapat memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah, membantu dalam membangun dan mengelola bank sampah, serta menjembatani antara masyarakat dengan pihak-pihak yang membutuhkan sampah terdaur ulang. LSM juga dapat berperan dalam melakukan advokasi kebijakan yang mendukung program sedekah sampah dan mengawasi implementasinya.

Kontribusi Sektor Swasta dalam Sedekah Sampah

Sektor swasta dapat memberikan kontribusi signifikan melalui investasi dalam teknologi pengolahan sampah, pengembangan pasar untuk produk daur ulang, serta dukungan finansial dan sumber daya lainnya kepada program sedekah sampah. Perusahaan swasta juga dapat mengintegrasikan prinsip ekonomi sirkular ke dalam rantai pasok mereka, dengan menggunakan bahan daur ulang dalam produksi dan mengurangi limbah. Kerjasama antara sektor swasta dan pemerintah dapat menciptakan model bisnis yang berkelanjutan dan menguntungkan semua pihak.

Tabel Peran dan Tanggung Jawab Stakeholder

Pentingnya Kolaborasi Antar Stakeholder

Kolaborasi antar stakeholder merupakan kunci keberhasilan program sedekah sampah. Kerjasama yang sinergis antara pemerintah, masyarakat, LSM, dan sektor swasta akan menciptakan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan efektif. Hal ini akan meningkatkan efisiensi pengolahan sampah, meningkatkan nilai ekonomi dari sampah terdaur ulang, serta menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang positif.

Strategi Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Hal ini dapat meliputi kampanye edukasi dan sosialisasi yang intensif, penyediaan infrastruktur pengumpulan sampah yang mudah diakses, pemberian insentif bagi masyarakat yang aktif berpartisipasi, serta pengembangan program yang menarik dan inovatif. Penting juga untuk melibatkan tokoh masyarakat dan komunitas lokal dalam mempromosikan program sedekah sampah.

Dampak dan Manfaat Sedekah Sampah

Program sedekah sampah, yang kini semakin populer di Indonesia, menawarkan solusi inovatif untuk pengelolaan sampah sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat. Lebih dari sekadar aksi sosial, program ini memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial, menciptakan siklus positif yang berkelanjutan.

Dampak Positif Sedekah Sampah terhadap Lingkungan, Ekonomi, dan Sosial Masyarakat

Sedekah sampah berkontribusi pada pengurangan volume sampah yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Hal ini mengurangi pencemaran lingkungan, terutama polusi tanah dan udara akibat pembusukan sampah organik. Dari sisi ekonomi, program ini menciptakan lapangan kerja baru, baik bagi pengumpul sampah maupun pengelola bank sampah. Secara sosial, sedekah sampah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah dan mendorong partisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Selain itu, penghasilan dari penjualan sampah daur ulang dapat meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Studi Kasus Keberhasilan Program Sedekah Sampah di Indonesia

Salah satu contoh keberhasilan program sedekah sampah adalah di Kota Depok. Melalui program bank sampah yang terintegrasi, masyarakat diajak memilah sampah dan menukarkannya dengan poin atau uang. Program ini tidak hanya mengurangi volume sampah, tetapi juga meningkatkan pendapatan warga dan menciptakan rasa kebersamaan dalam menjaga lingkungan. Keberhasilan serupa juga terlihat di beberapa daerah lain, di mana program sedekah sampah berkembang pesat dan memberikan dampak positif yang signifikan.

Sebagai contoh, di daerah pedesaan, program ini telah membantu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengolahan sampah organik menjadi kompos atau pupuk organik yang dapat dijual. Peningkatan pendapatan ini kemudian dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Potensi Pengembangan Program Sedekah Sampah di Masa Depan

Potensi pengembangan program sedekah sampah di masa depan sangat besar. Integrasi teknologi, seperti aplikasi mobile untuk memudahkan pencatatan dan transaksi, dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi program. Kerjasama dengan sektor swasta juga dapat meningkatkan nilai ekonomi dari sampah daur ulang. Pengembangan inovasi dalam pengolahan sampah, seperti pemanfaatan teknologi pengolahan sampah organik menjadi energi alternatif, juga perlu terus digalakkan.

Selain itu, perlu adanya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran dalam memilah sampah.

Strategi Mengatasi Dampak Negatif Program Sedekah Sampah

Meskipun memiliki banyak manfaat, program sedekah sampah juga berpotensi menimbulkan dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Salah satu tantangannya adalah potensi penumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik jika sistem pengumpulan dan pengolahan sampah belum optimal. Untuk mengatasinya, perlu adanya sistem manajemen yang terintegrasi dan pengawasan yang ketat. Selain itu, perlu juga adanya edukasi yang komprehensif kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan dan memilah sampah dengan benar.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah memastikan agar program sedekah sampah tidak dimanfaatkan untuk kegiatan ilegal, seperti pembuangan sampah ilegal dengan kedok sedekah sampah.

Manfaat Ekonomi Sedekah Sampah bagi Masyarakat dan Lingkungan

Secara ekonomi, program sedekah sampah memberikan manfaat ganda. Bagi masyarakat, program ini menghasilkan pendapatan tambahan dari penjualan sampah daur ulang, meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Bagi lingkungan, pengurangan volume sampah di TPA mengurangi biaya pengelolaan sampah pemerintah dan mencegah kerusakan lingkungan akibat pencemaran. Nilai ekonomi dari sampah daur ulang juga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.

Sebagai contoh, sampah plastik yang didaur ulang dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi tinggi, seperti tas, pakaian, dan bahan bangunan. Hal ini menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pemungkas

Sedekah sampah bukan sekadar program pengelolaan sampah, melainkan gerakan sosial ekonomi yang berpotensi besar dalam menciptakan lingkungan yang bersih, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membangun ekonomi sirkular. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan dan komitmen bersama untuk menerapkan regulasi yang ada secara konsisten. Dengan peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat, sedekah sampah dapat menjadi solusi inovatif dalam mengatasi permasalahan sampah di Indonesia dan mewujudkan Indonesia yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Jawaban untuk Pertanyaan Umum

Apakah ada sanksi bagi yang tidak ikut program sedekah sampah?

Sanksi bervariasi tergantung peraturan daerah masing-masing. Beberapa daerah mungkin menerapkan sanksi administrasi, sementara yang lain masih fokus pada edukasi dan sosialisasi.

Bagaimana cara memastikan transparansi pengelolaan dana dari sedekah sampah?

Transparansi dapat diwujudkan melalui laporan keuangan yang teraudit secara berkala dan dipublikasikan, serta mekanisme pengawasan dari masyarakat dan lembaga terkait.

Apa perbedaan sedekah sampah dengan bank sampah?

Bank sampah lebih fokus pada penukaran sampah dengan uang atau poin, sementara sedekah sampah lebih menekankan pada aspek sosial dan amal, meskipun keduanya dapat terintegrasi.